JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD) Kalimantan Selatan, Hj. Dewi Damayanti Said, mendorong perempuan semakin aktif terlibat dalam pembangunan Banua.
Hal itu disampaikan Dewi saat ramah tamah bersama Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalimantan Selatan di Banjarmasin, di ruang rapat DPRD Kalsel , Rabu (30/9/2026).
Menurut Dewi, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam mendorong peran perempuan di berbagai bidang.
“Pertemuan ini untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam pembangunan Banua,” ujarnya.
Ia menyebut, dari 55 anggota DPRD Kalsel, 11 di antaranya merupakan perempuan. Mereka turut menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dewi menegaskan, isu perempuan dan perlindungan anak bukan hanya persoalan perempuan, tetapi berkaitan dengan masa depan daerah.
“Perempuan perlu bersama-sama memperkuat perjuangan untuk perempuan dan anak,” kata Politisi partai Golkar kalsel.
Ia juga menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan DPRD kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan FJPI perlu diperkuat.
“FJPI membantu menyuarakan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FJPI Kalimantan Selatan, Hj. Sunarti, mengatakan pihaknya siap memperkuat komunikasi dengan DPRD dan lembaga publik.
Menurutnya, FJPI tidak hanya menjadi wadah jurnalis perempuan, tetapi juga mendorong profesionalisme serta pemberitaan yang berperspektif perempuan dan ramah anak.
“Perempuan bukan hanya objek pemberitaan, tetapi juga pelaku dan pengambil keputusan,” kata Sunarti.
Ia berharap komunikasi antara pers dan DPRD terus terbuka, terutama dalam membahas isu perempuan, keluarga, anak, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan daerah.
Sunarti menilai DPRD dan pers memiliki fungsi berbeda namun dapat saling mendukung. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan pers menyampaikan informasi serta menjalankan kontrol sosial.
“Beda peran bukan berarti berjauhan. Komunikasi yang sehat bisa menjadi kekuatan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat peran perempuan dan mengawal kebijakan yang berdampak bagi masyarakat Banua. (YUN)
