JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan meminta alokasi anggaran kesehatan, khususnya untuk penanganan kondisi darurat dan bencana, diprioritaskan dalam pembahasan APBD 2027.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes Kalsel, belum lama tadi.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengatakan masih terdapat pengurangan anggaran pada sejumlah UPT Dinkes yang berdampak terhadap program penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana.
“Pengurangan anggaran berdampak pada program penanganan KLB dan bencana. Ini perlu dievaluasi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” kata Jihan.
Menurutnya, anggaran penanganan kondisi darurat kesehatan perlu dipenuhi secara optimal. Terlebih, Kalsel masih menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kami mendorong anggaran darurat kesehatan dipenuhi dan kesiapan anggaran 2027 diperkuat,” tegasnya.
Jihan menegaskan, Komisi IV akan mengawal pembahasan anggaran bersama BPKAD agar kebutuhan lima UPT Dinkes serta program tanggap darurat kesehatan mendapat alokasi yang memadai. (YUN)
