JURNALKALIMANTAN.COM, KOTABARU KOTABARU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan turut memperkuat layanan pendidikan melalui kegiatan Pembinaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kotabaru.
Kegiatan yang digelar bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, tersebut berlangsung di Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Rabu (7/10/2026).
Dalam penerapan Posyandu 6 SPM, Dispersip Kalsel mengambil peran pada sektor pendidikan melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Advokasi Literasi Digital.
Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan budaya baca, perluasan akses informasi, peningkatan literasi digital serta pemberdayaan masyarakat berbasis perpustakaan.
Di Kabupaten Kotabaru, intervensi sektor pendidikan dilakukan antara lain melalui penyaluran bantuan buku untuk Posyandu dan pembinaan perpustakaan desa.
Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus mendukung pengembangan budaya literasi hingga tingkat desa.
Selain penyediaan bahan bacaan, Dispersip Kalsel juga mendorong peningkatan literasi digital bagi kader Posyandu. Kader diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital secara produktif, khususnya untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan pemberdayaan keluarga.
Keterlibatan Dispersip tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi Posyandu yang kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu simpul pelayanan dasar masyarakat melalui penerapan enam SPM.
Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, mengatakan perluasan fungsi Posyandu merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan dasar yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Dengan Posyandu 6 SPM ini, pelayanan Posyandu tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum,” ujarnya saat melakukan kunjungan kepada kader Posyandu di Kotabaru.
Menurutnya, keberhasilan penerapan enam SPM membutuhkan sinergi antara pemerintah, kader Posyandu dan masyarakat.
Karena itu, sosialisasi dan diskusi perlu terus dilakukan agar penerapan enam SPM tidak hanya dipahami oleh pelaksana Posyandu, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pelayanan nyata di tingkat desa dan kelurahan.
“Karena itu, sosialisasi dan diskusi perlu terus dilakukan agar penerapan 6 SPM dapat berjalan baik dan tidak hanya dipahami oleh pelaksana Posyandu, tetapi juga masyarakat,” katanya.
Penguatan layanan dasar tersebut dilakukan secara lintas sektor. Selain bidang pendidikan melalui dukungan buku dan pembinaan perpustakaan desa, sektor kesehatan diperkuat melalui pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil.
Sektor sosial mendapat dukungan berupa paket sembako, sedangkan sektor perumahan diperkuat melalui bantuan bibit tanaman. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan turut memberikan tanaman obat dan sayuran untuk mendukung kebutuhan pangan keluarga.
Sementara itu, Satpol PP dan Damkar memberikan edukasi penanganan kebakaran sekaligus menyerahkan 30 unit alat pemadam api ringan (APAR) ukuran tiga kilogram.
Dari sektor pekerjaan umum, Dinas PUPR Kalsel memberikan dukungan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air minum.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan parenting, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah hingga layanan administrasi kependudukan.
Melalui keterlibatan Dispersip Kalsel dalam Posyandu 6 SPM, layanan pendidikan tidak hanya diarahkan pada akses pendidikan formal, tetapi juga pada pembangunan ekosistem literasi dan keterampilan digital keluarga melalui perpustakaan serta komunitas di tingkat desa.
(Adv/Ang)
