JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan, diharapkan semakin kuat melalui rencana konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah kabupaten menjadi satu kelembagaan.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan, penggabungan tersebut harus mampu meningkatkan kualitas layanan pembiayaan tanpa menghilangkan program unggulan yang selama ini dijalankan masing-masing daerah.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) penguatan konsolidasi BPR milik pemerintah daerah se-Kalsel di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026) malam.
Delapan BPR yang terlibat berasal dari Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Laut.
Melalui konsolidasi tersebut, seluruh BPR direncanakan berada dalam satu kelembagaan dengan pusat operasional di Banjarmasin. Adapun kantor yang selama ini beroperasi di masing-masing kabupaten akan diarahkan menjadi jaringan cabang.
“Jadi, kita gabung menjadi satu. Nanti pusatnya di Banjarmasin, sedangkan delapan BPR yang ada di kabupaten menjadi cabang,” ujar Muhidin seusai penandatanganan MoU.
Menurutnya, penyatuan kelembagaan tidak sekadar bertujuan menata organisasi, tetapi juga memperkuat kemampuan BPR dalam memberikan layanan permodalan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.
Muhidin menegaskan, program pembiayaan yang telah berjalan di daerah harus tetap diperhatikan. Salah satunya program pinjaman berbunga nol persen yang menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Program pinjaman nol persen tetap dilaksanakan. Itu tetap harus berjalan,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang bagi pemerintah kabupaten untuk mengusulkan program pembiayaan lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Usulan tersebut nantinya dapat dibahas bersama dalam kerangka kelembagaan BPR hasil konsolidasi.
Dengan demikian, penyatuan BPR diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengelolaan pembiayaan tanpa menghilangkan karakteristik maupun program prioritas masing-masing daerah.
Meski demikian, Muhidin mengingatkan bahwa proses konsolidasi harus mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi agar keberlangsungan operasional BPR tetap terjaga.
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel pun diminta berkoordinasi dengan OJK untuk menyusun format kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan konsolidasi.
“Kita buat sesuai aturan yang ada. Biro Ekonomi bersama OJK menyiapkan formatnya supaya nanti tidak salah,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, rencana konsolidasi telah dibahas sejak sekitar dua tahun lalu dan kini dimatangkan bersama OJK serta Pemerintah Provinsi Kalsel.
Menurutnya, penggabungan tersebut penting untuk menyehatkan kelembagaan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat koordinasi bisnis BPR.
Bank Kalsel, lanjutnya, siap mendukung proses tersebut, termasuk penyediaan fasilitas kantor pusat di Banjarmasin dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi komisaris, direksi, serta pegawai BPR di Aksel University.
“Bank Kalsel siap mendukung konsolidasi ini, termasuk fasilitas kantor pusat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Fachrudin menambahkan, program pembiayaan di setiap daerah tetap dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing. Pelaksanaan konsolidasi ditargetkan memasuki tahap implementasi pada April 2027.
Ia berharap, penggabungan tersebut juga membuka peluang sinergi yang saling menguatkan antara BPR dan Bank Kalsel, dengan pembagian peran bisnis yang jelas agar layanan keduanya tidak tumpang tindih.
“Sinergi BPR dan Bank Kalsel harus saling menguntungkan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih,” tutupnya.
(Adv/Adpim)
