JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui evaluasi kualitas layanan dan pemenuhan hak anak di lingkungan yang membutuhkan perlindungan khusus.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Audit Kedua Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Al Istiqamah, Kecamatan Mantewe, Jumat (23/10/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Karena itu, pemenuhan hak anak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi harus menjadi perhatian utama.
Lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak juga menjadi faktor penting untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, pengembangan diri, dan partisipasi sosial.
Pelaksanaan audit kedua LPKRA menjadi salah satu langkah untuk mengevaluasi pemenuhan indikator perlindungan anak sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.
Melalui evaluasi tersebut, kualitas layanan perlindungan anak diharapkan semakin meningkat, dengan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan.
Pemkab Tanah Bumbu juga menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah dan pihak terkait dalam mendukung kelancaran proses audit. Setiap pihak diharapkan menyampaikan data dan informasi secara akurat serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sesuai tugas dan kewenangannya.
Upaya ini diharapkan dapat memastikan setiap anak di Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh perlindungan yang memadai serta kesempatan untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan yang aman dan ramah anak.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui penguatan evaluasi dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap upaya perlindungan anak dapat terus ditingkatkan demi menciptakan generasi yang sehat, terlindungi, dan mampu meraih masa depan yang lebih baik.
(Adv/Mc Tanbu)
