JURNALKALIAMNTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin berencana membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) pada setiap kelurahan, dalam rangka mengatasi permasalahan sampah.
Hal itu disampaikan Wali Kota H. M. Yamin HR kepada puluhan aktivis lingkungan dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, saat unjuk rasa di depan Balai Kota, Rabu (12/03/2025).
Mereka melakukan aksi damai dalam rangka menyampaikan empat tuntutan atas situasi krisis sampah yang tengah terjadi. Yakni, Pemkot Banjarmasin diminta segera menangani lonjakan sampah, mengoptimalkan sistem pengelolaan limbah, melibatkan masyarakat dalam solusi jangka panjang, serta memberikan tindakan konkret dalam waktu 30 hari.
“Kami ingin kepastian, Banjarmasin tidak hanya banjir air, tapi juga banjir sampah. Kalau dalam satu bulan tidak ada perubahan nyata, kami akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Koordinator Aksi Khairil.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota mengakui, persoalan sampah saat ini sangatlah serius dan memerlukan solusi menyeluruh.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengingatkan. Kami tidak menutup mata bahwa kondisi sampah sekarang memang berserakan di mana-mana,” ujarnya saat didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Alive Yoesfah Love.
Namun, Yamin menekankan, perubahan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Mengubah kebiasaan masyarakat itu tidak mudah, ini berproses. Kami harus melakukan sosialisasi, edukasi, dan aksi nyata. Salah satu yang kami pertimbangkan adalah membentuk satuan tugas khusus,” ungkapnya.
Wali Kota menyebutkan, bahwa pihaknya sudah mengundang para lurah dan pemangku kebijakan untuk mulai menerapkan sistem pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
“Jika setiap kelurahan melakukan pemilahan, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir bisa berkurang signifikan,” harapnya.
“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan LSM, akademisi, dan masyarakat. Ini masalah bersama, jadi perlu solusi bersama. Kalau mereka ingin menyuarakan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup, silakan saja. Itu hak mereka dan kami dukung sepanjang sesuai aturan,” sambung Yamin.
Senada, Kepala DLH membeberkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan skema terbaik dan relevan, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap penanganan sampah. Salah satunya dengan memastikan program pembangunan TPS3R di setiap kelurahan.
Lebih lanjut Alive menerangkan, bahwa mengatasi darurat sampah perlu dukungan seluruh warga masyarakat, untuk terlibat aktif memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari baik dari rumah, perkantoran, kawasan pelayanan publik, pertokoan, hingga pasar.
“Untuk solusi jangka pendek, semua kelurahan kita akan wajibkan membuat rumah pilah, kita akan anggarkan dan menugaskan 3 petugas pemilahan dan 1 orang pengawas di tiap kelurahan,” terangnya.
“Sehingga dengan adanya rumah pilah ini, sebelum warga membuang sampah melewati paman gerobak, mereka akan masuk ke rumah pilah terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penyortiran mana sampah organik, anorganik. Residu yang tersisa akan kita tempatkan di TPS untuk diangkut ke TPA Banjarbakula,” pungkas Kadis.
(Hik/Ahmad M)
