JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, S.E., M.AP., menyoroti hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 204.S Tahun 2026 tertanggal 30 Juli 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih nilai 64,390 dengan kategori Baik. Meski demikian, Kalsel berada di peringkat 37 dari 38 provinsi secara nasional.
Menurut Syaripuddin atau Bang Dhin, capaian tersebut menjadi alarm bagi Pemprov Kalsel untuk segera mengevaluasi tata kelola perizinan, pelayanan investasi, dan koordinasi antar perangkat daerah.
”Predikat Baik tidak boleh membuat kita puas. Posisi Kalsel yang hampir terbawah menunjukkan masih ada persoalan yang harus segera dibenahi,” tegas bang Dhin dalam rilisnya, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai capaian itu tidak sebanding dengan besarnya potensi ekonomi Kalsel di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, kelautan, industri, perdagangan, logistik, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
”Potensi kita besar. Tantangannya adalah menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan memberi kepastian bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Bang Dhin meminta Gubernur Kalsel mengevaluasi DPMPTSP beserta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses perizinan. Menurutnya, pelayanan investasi merupakan tanggung jawab lintas sektor.
”Hambatan sering terjadi pada rekomendasi dan pertimbangan teknis. Gubernur harus memetakan titik masalah, lama penyelesaian, dan pihak yang bertanggung jawab,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah segera menyusun rencana aksi yang meliputi audit hasil penilaian BKPM, evaluasi standar operasional dan batas waktu perizinan, integrasi pelayanan lintas perangkat daerah, optimalisasi sistem OSS, pembentukan kanal pengaduan bagi pelaku usaha, publikasi dashboard pelayanan secara berkala, serta peningkatan kompetensi dan integritas aparatur.
Bang Dhin turut menyoroti keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru yang meraih nilai 87,960 dengan kategori Sangat Baik dan menempati peringkat 25 nasional tingkat kota.
”Keberhasilan Banjarbaru membuktikan daerah di Kalsel mampu memberikan pelayanan investasi yang baik. Praktik itu harus menjadi contoh bagi pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Kalsel akan meminta penjelasan dan laporan evaluasi dari pemerintah daerah agar anggaran promosi investasi, digitalisasi pelayanan, dan peningkatan kapasitas aparatur benar-benar berdampak.
”Promosi investasi tidak akan efektif jika birokrasi masih lambat dan tidak memberi kepastian,” tegasnya.
Bang Dhin berharap hasil penilaian tersebut menjadi momentum reformasi pelayanan investasi.
”Targetnya, tahun depan Kalsel harus keluar dari papan bawah dan masuk kategori Sangat Baik dengan birokrasi yang cepat, profesional, transparan, dan melayani,” pungkasnya. (Rilis/YUN)
