JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalsel Fraksi Golkar, Athaillah Hasbi, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel membahas RAPBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (16/9/2026).
Menurut Athaillah, penyusunan RAPBD 2027 merupakan kelanjutan dari program pembangunan yang belum selesai sekaligus mendukung program prioritas daerah.
“RAPBD 2027 harus selaras dengan program pembangunan nasional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Athaillah.
Ia mengatakan, belanja daerah perlu diprioritaskan untuk urusan wajib pelayanan dasar serta program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, belanja juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kualitas sumber daya manusia.
Dalam rancangan RAPBD 2027, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp8,003 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp8,603 triliun.
Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp600 miliar yang direncanakan ditutup melalui sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Athaillah menambahkan, Fraksi Golkar akan memberikan masukan lebih rinci terkait pendapatan dan belanja daerah melalui anggota fraksi yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar).
“Masukan terkait pendapatan dan belanja akan kami sampaikan dalam pembahasan bersama Banggar,” katanya. (YUN)
