JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan DPRD Kalimantan Selatan memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi disampaikan anggota DPRD Kalsel, Yudistira Bayu Budjang, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (16/9/2026).
Rancangan APBD 2027 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp8,003 triliun dan belanja Rp8,603 triliun, sehingga terdapat defisit Rp600 miliar yang ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama.
Salah satu sorotan fraksi adalah kesenjangan antara pagu 196 program dalam RPJMD 2027 dengan alokasi Rancangan APBD. Pagu RPJMD mencapai Rp11,174 triliun, sedangkan alokasi APBD sebesar Rp8,603 triliun atau berkurang sekitar Rp2,571 triliun.
Dari 196 program tersebut, sebanyak 169 program mengalami penurunan anggaran, 24 program meningkat, tiga program tidak mendapat alokasi, dan dua program merupakan program baru.
Yudistira meminta pemerintah provinsi menjelaskan dampak perubahan tersebut terhadap pencapaian target RPJMD.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan bagaimana target RPJMD tetap tercapai dengan adanya penurunan anggaran pada sebagian besar program,” ujar Yudistira.
Fraksi juga menyoroti struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp5,266 triliun atau 65,81 persen dari total pendapatan. Namun, sekitar 82,83 persen PAD masih bersumber dari pajak daerah.
Karena itu, fraksi mendorong optimalisasi aset daerah dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperluas sumber pendapatan.
Pada sisi belanja, alokasi belanja modal mencapai Rp1,537 triliun atau 17,87 persen dari total belanja. Fraksi meminta anggaran tersebut diarahkan pada pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Belanja modal harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya mengejar penyerapan anggaran,” tegas Yudistira.
Selain itu, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan meminta karhutla, kekeringan, dan banjir menjadi perhatian dalam APBD 2027. Anggaran kebencanaan dinilai perlu diperkuat pada aspek pencegahan dan mitigasi.
«“Mitigasi bencana harus diperkuat agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi,” katanya.»
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan menyatakan Rancangan APBD Kalsel 2027 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan tetap memperhatikan catatan yang telah disampaikan.
Fraksi berharap pembahasan lanjutan dapat memperjelas perencanaan, mempertajam prioritas belanja, dan memastikan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat. (YUN)
