Bujino A. Salan, Siap Kembalikan Kejayaan KAI Kalsel

Bujino
Penyerahan pataka oleh pengurus DPP KAI, Wanto A. Salan kepada Ketua DPD KAI Bujino A . Salan

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN Setelah resmi dilantik oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), Wanto A. Salan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Kalimantan Selatan (Kalsel), Bujino A. Salan mengatakan tekadnya, untuk mengembalikan kejayaan seperti lima tahun lalu, tepatnya tahun 20015, ketika anggota KAI Kalsel mencapai sekitar 400 orang.

Diakuinya, saat itu KAI belum bisa melaksanakan angkat sumpah advokat, sehingga banyak anggotanya yang hijrah ke organisasi lain, dan sekarang hanya tersisa sekitar 100 anggota lebih.

Kendati demikian, pihaknya bersiap melakukan pembenahan organisasi, dengan melakukan verifikasi anggota, sehingga apabila ada yang sudah hijrah ke organisasi lain, akan segera ditertibkan.

“Kita akan menjalakan program jangka pendek dan jangka panjang. Tiga bulan ke depan, kita akan melaksanakan rapat kerja daerah, untuk menentukan arah organisasi, dan kita akan melakukan penerimaan anggota baru, tentunya dengan melakukan ujian dan pendidikan advokat sampai proses magang selama 2 tahun,” tutur Bujino A. Salan kepada jurnalkalimantan.com, seusai acara di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Sabtu (31/10/2020).

Pengurus DPD KAI Kalsel Periode 2020 – 2025

Pengacara kondang ini juga menambahkan, pihaknya akan melayangkan pertanyaan ke Mahkamah Agung, atas banyaknya organisasi advokat yang bermunculan, termasuk ke Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel, yang sempat melantik kepengurusan organisasi-organisasi advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang (uu) lain, bukan dari UU Advokat.

“Jadi kita minta klarifikasi kepada Mahkamah Agung, agar organisasi advokat yang menjamur ini bisa ditertibkan,” tegas Bujino.

Berkaitan dengan hal ini, pihaknya akan konsultasi dengan DPP KAI dan juga Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

“Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hanya 2 organisasi advokat ini yang sah dan diakui oleh negara,” imbuh Bujino.

Karena menurutnya, berdasarkan UU nomor 18 tahun 2013 tentang advokat, yang berhak melakukan perekrutan dan menguji para advokat, sekarang ini hanyalah KAI dan Peradi.

“InsyaAllah ke depan kejayaan KAI, khususnya di Kalsel, akan kembali seperti lima tahun lalu, tentunya dengan kepengurusan yang baru ini akan membawa organisasi lebih baik lagi,” harap bujino.

Di sisi lain, pengurus DPP KAI berharap, kepengurusan baru di Kalsel bisa bekerja maksimal dan mengembangkan organisasi menjadi lebih baik lagi, serta tidak hanya sekadar pasang nama di kepengurusan saja.

“Pengurus yang baru ini harus memiliki tanggung jawab memikul perkembangan organisasi, sehinga diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi,” harap Wanto.

Editor : Ahmad MT