JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) periode 2024-2029.
Musda DPD KPPI Kalsel dihadiri Ketua Bidang OKK DPP KPPI Dr.Ir. Hj. Athea Sarastiani, Koordinator Wilayah DPP KPPI untuk Kalimantan dan Sulawesi Hj. Eptati Kamarudin, S.Ag., M. Si dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KPPI Kalsel, Hj. Dewi Damayanti Said, SE., MM, serta pengurus dan anggota perempuan perwakilan partai politik Kalsel.
Ketua DPD KPPI Kalsel, Hj. Dewi Damayanti Said, SE., MM, mengatakan Musda kali ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kalsel.
“Pengurus sebelumnya dipilih tidak melalui Musda dikarenakan keadaan organisasi DPD KPPI Kalsel yang lama vakum, sehingga kami diberikan mandat untuk membentuk kepengurusan langsung dan dikukuhkan oleh DPP KPPI pada tahun 2020,” jelas Dewi di sela-sela kegiatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (11/1/2025).
Menurutnya, tidak terasa lima tahun sudah berlalu dan kepengurusan telah berakhir, sehingga dengan petunjuk dari Presidium DPP KPPI harus segera memilih kepengurusan baru.
Srikandi Partai Golkar ini mengatakan Pemilu Legislatif 2024 dan Pilkada telah dilalui dengan damai dan lancar di Kalsel.
Dari hasil Pemilu Legislatif 2024 ada 11 perempuan yang berhasil meraih kursi DPRD Kalsel atau sebesar 20 persen saja.
” Pencapaian yang belum sampai 30 persen ini, memacu kita dalam organisasi KPPI ini untuk mengevaluasi lagi, sehingga dapat lebih mempelajari kekurangan-kekurangan dari diri kita para perempuan untuk diperbaiki dan bersiap lagi dalam kontestasi politik yang akan datang,” ujar Dewi.
Adapun untuk di kabupaten kota, pihaknya masih mencari info di KPU apakah memiliki keterwakilan perempuan atau tidak.
“Periode yang lalu Kabupaten Banjar dan Barito Kuala memiliki keterwakilan perempuan di legislatif,” jelasnya.
Dalam Musda DPP KPPI Kalsel ini, Ia menaruh harapan yang tinggi agar pengurus yang terbentuk dapat bekerja maksimal untuk mencapai 30 persen atau lebih keterwakilan perempuan di legislatif dan lebih banyak lagi perempuan yang menjadi pemimpin di eksekutif.
” Selain itu,kita juga berharap agar dapat terbentuk DPC-DPC KPPI di semua kabupaten/kota se Kalsel,” harapnya.
(YUN/Viz)
