JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BPPHP) menggelar workshop Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) sesuai Usaha dan Risiko.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dislautkan Kalsel dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan, sekaligus mendorong terciptanya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tertib, legal dan berkelanjutan.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin agar perangkat daerah terus memberikan kemudahan, pendampingan dan kepastian kepada masyarakat serta pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Kepala Dislautkan Kalsel, Rusdi Hartono, mengatakan, pemahaman mengenai persyaratan perizinan menjadi hal penting bagi pelaku usaha agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risikonya.
“Workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha sesuai skala usaha dan tingkat risiko. Dengan demikian, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan,” kata Rusdi.
Menurutnya, perizinan yang dipenuhi sesuai ketentuan tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan tata kelola serta daya saing sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kalimantan Selatan.
Dislautkan Kalsel, lanjut Rusdi, akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus mengembangkan usahanya secara profesional.
“Ini juga menjadi bagian dari komitmen kami menjalankan arahan Gubernur Kalsel untuk terus mendorong kemudahan berusaha dan penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah,” pungkasnya.
(Sumber : Dislautkan Kalsel)
