JURNALKALIMANTAN.COM, BATOLA – Pemanfaatan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Kuala (Batola) diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kesiapan petugas menghadapi kebakaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat tersebut. Namun, penggunaan anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petugas di lapangan dan masyarakat yang terdampak.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menilai dukungan anggaran tersebut menjadi peluang untuk memperkuat sarana dan prasarana pemadaman, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mengoptimalkan langkah pencegahan munculnya titik api baru.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Upaya perlindungan masyarakat dari paparan asap, keselamatan petugas, dan pelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian.
“DPRD Kabupaten Barito Kuala mendukung penuh upaya penanganan karhutla. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif,” ungkap Ayu usai rapat dengan Sekretaris Daerah dan jajaran, Selasa (27/10/2026).
Ia menambahkan, karakteristik lahan gambut yang rawan terbakar membutuhkan penanganan khusus. Api dapat sulit dipadamkan dan berpotensi kembali menyala, terlebih jika kawasan terdampak berdekatan dengan permukiman serta lahan pertanian masyarakat.
Karena itu, Ayu menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, petugas pemadam kebakaran, relawan, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar upaya pencegahan, pemadaman, hingga penanganan dampak karhutla berjalan efektif.
DPRD Batola juga mendorong agar penggunaan dana Banpres disusun berdasarkan skala prioritas. Kebutuhan operasional pemadaman, perlengkapan keselamatan petugas, serta langkah pencegahan dan penanganan dampak karhutla perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan anggaran.
Selain memastikan efektivitas penggunaan dana, pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan Banpres tersebut, DPRD Batola berharap penanganan karhutla semakin optimal, risiko kebakaran dapat ditekan, serta masyarakat terlindungi dari kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
(Adv/Ang)
