JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kalsel dilanjutkan dengan audensi, Kamis (18/6/2026) malam.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, meliputi evaluasi kebijakan dan kenaikan harga BBM non-subsidi (Pertamax), pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai tukar rupiah, evaluasi UU Polri, strategi pengurangan ketergantungan utang negara, evaluasi kebijakan perpajakan khususnya PPh Pasal 22, audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Ketua BADKO HMI Kalsel, Abdi Aswadi, mengatakan aksi ini bertujuan menyampaikan keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya distribusi dan harga barang.
Ia juga menyoroti potensi meningkatnya penggunaan BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang dapat memicu antrean dan kelangkaan jika tidak diimbangi penambahan kuota.
Selain itu, HMI mendesak audit menyeluruh terhadap Program MBG agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Aspirasi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, bersama sejumlah anggota dewan dalam audiensi yang berlangsung tertib.
Supian HK menegaskan bahwa DPRD menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari demokrasi. Ia menyatakan seluruh tuntutan HMI disepakati dan akan diteruskan ke DPR RI serta instansi terkait sesuai kewenangan.
“Seluruh aspirasi ini akan kami kawal dan sampaikan ke pemerintah pusat agar menjadi bahan tindak lanjut,” ujarnya.
DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus menerima dan mengawal aspirasi masyarakat demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan bersama. (YUN)
