JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN –Kecewa tak bertemu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel menolak melanjutkan audiensi dengan wakil rakyat Kalsel, Senin (27/07/2020).
Audiensi yang sedianya membahas 9 poin ini akhirnya ditutup, dan para peserta meninggalkan ruangan rapat di lantai 4 Gedung B Kantor DPRD Provinsi Kalsel.
Terlanjur kecewa, salah satu Presidium Aliansi PBB, yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto menyatakan, akan menggelar aksi turun ke jalan dengan melibatkan ribuan massa.
“DPRD Kalsel teramat sangat mengecewakan dan tidak menganggap kami. Untuk itu dalam satu dua minggu ini, Aliansi Pekerja Buruh Banua akan aksi dengan ribuan massa,” tegas Yoeyoen.
Kedatangan Aliansi PBB sebenarnya tak hanya bermaksud menyampaikan aspirasi penolakan keras terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law klaster Cipta Kerja, namun juga klaster lainnya di RUU tersebut.
“Alangkah baiknya dipertimbangkan dulu rencana unjuk rasa-nya, karena masih masa pandemi,” harap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin.
Saran tersebut disampaikan Lutfi, lantaran Kota Banjarmasin masih dihantui wabah virus corona, dengan jumlah kasusnya yang belum mereda, sehingga bisa menimbulkan risiko kesehatan apabila dipaksakan menggelar unjuk rasa.
“Kami harapkan tidak terjadi, karena bagaimanapun audiensi lebih baik. Karena kalau turun ke jalan dengan kondisi pandemi saat ini, tentu harus dipikirkan juga soal keselamatan,” terangnya.
Editor : Ahmad MT
