JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, memastikan harga bahan pokok di Kota ini dalam keadaan stabil, dengan stok yang mencukupi.
Bersama Forom Komunikasi Pimpinan Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemko Banjarmasin melaksanakan pemantauan langsung, terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok penting (Bapokting) di sejumlah pasar, Rabu (26/02/2025).
Diantara yang dikunjungi yakni Pasar Tradisional Pekauman, Gudang Beras, dan Pasar Modern Lotte Mart.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman menegaskan bahwa kondisi pasokan dan harga bahan pokok masih dalam batas wajar.
“Hari ini kita lihat beras dan minyak goreng. Dari hasil pemantauan, harga dari distributor ke pengecer masih normal, misalnya harga beras mayang usang di distributor Rp15.000 per liter, sedangkan di pengecer sekitar Rp18.000 per liter. Untuk minyak goreng, selisih harga dari distributor ke pengecer berkisar Rp3.000 hingga Rp4.000, yang masih bisa dikatakan wajar,” ungkap Ikhsan Budiman.
Ia memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok untuk Kota Banjarmasin dalam kondisi aman.
“Kalau melihat stok yang ada saat ini, Alhamdulillah, kita aman. Minyak goreng masih banyak, dan untuk beras, terutama yang biasa dikonsumsi masyarakat Banjar, juga tersedia dalam jumlah cukup. Apalagi sekarang baru selesai panen, jadi tidak ada gangguan seperti yang pernah kita alami tiga tahun lalu,” tambahnya.
Semebtara itu Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan yang turut serta dalam pemantauan ini, menegaskan bahwa tidak ada lonjakan harga yang signifikan.
“Secara keseluruhan, dari hasil pemantauan di tiga titik, baik di pasar tradisional, distributor, maupun retail modern, stok bahan pokok sangat cukup di Kalimantan Selatan. Selisih harga dari distributor ke pengecer pun masih dalam kategori wajar,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat agar dapat melaporkan jika asa aksi borong (panic buying) melalui jalur resmi.
“Kalau ada aksi borong yang tidak wajar, masyarakat bisa melaporkannya ke Dinas Perdagangan atau layanan perlindungan konsumen yang tersedia, seperti di Layanan Konsumen Elektronik (LKE). Kami akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi untuk mencegah ketidakseimbangan pasokan di pasar,” jelasnya.
Lewat monitoring ini, pemerintah berharap masyarakat tidak panik dalam berbelanja dan tetap membeli bahan pokok sesuai kebutuhan.
(Hik/Ang)
