JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan Dr. Akhmad Murjani, turut menyoroti kasus tindak pidana korupsi di Pertamina.
Menurutnya, dengan terbongkarnya kasus dugaan oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax, yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat pengguna mencapai Rp193,7 triliun, menandakan sistematisnya para tersangka dalam beroperasi.
“Tentu bukan hanya yang sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung, tapi diyakini masih belum tersentuh aktor-aktor penting lainnya yang bermain di belakang layar,” ungkap Dr. Akhmad Murjani, Senin (3/3/2025).
Untuk itu, ia mendorong pihak kejaksaan mengembangkan kasus ini ke akarnya, guna membongkar dugaan adanya gurita mafia korupsi di Pertamina.
“Distribusi BBM di Indonesia terutama yang melalui jalur laut, juga harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat,” saran Murjani.
Ia turut mendesak semua pihak terkait terutama Pertamina Patra Niaga, guna memastikan BBM yang sampai ke tangan konsumen benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Apalagi menurut Murjani, konsumen bisa dirugikan kalau menggunakan BBM oplosan, karena sekarang sudah banyak jenis kendaraan bermotor yang dirancang harus menggunakan Pertamax murni.
Ia pun memberikan apresiasi tinggi atas keberanian Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus tersebut.
“Sekalipun pemerintah menjamin pengolahan dan pendistribusian BBM sudah sesuai aturan, tapi kejadian seperti ini sama saja pukulan telak kepada pemerintah, mengingat Pertamina adalah BUMNnya pemerintah,” ungkap Murjani.
Akibatnya menurutnya, ketidakpercayaan konsumen terhadap Pertamax Ron 92 makin meluas, dan sudah banyak yang beralih ke Pertalite, dengan alasan khawatir menerima Pertamax oplosan.
“Sangat mungkin ke depan kompetitor PT Pertamina Patra Niaga, katakanlah di antaranya Shell dan Vivo Energy Indonesia akan menguasainya, dan ini sangat penting diantisipasi,” saran Murjani.
Untuk itu, ia mendorong keterlibatan semua pihak, pemerintah, masyarakat, maupun ormas, agar seyogianya peduli dan turut serta memberikan pengawasan atas dugaan mafia BBM, dengan tujuan membantu tugas pemerintah dalam pengawasan di lapangan, dan mendorong adanya transparansi dalam proses distribusi BBM.
“Harapan kita semua, PT Pertamina Patra Niaga bisa menyediakan alat uji kualitas BBM yang terkalibrasi di setiap titik bongkar muat BBM, dan adanya laboratorium yang sudah ISO, khususnya yang dimiliki Pertamina Patra Niaga di setiap lokasi penampungan bongkar muat, sehingga bisa meyakinkan, di samping ada alat ukurnya,” saran Murjani.
Ia pun berharap Pertamax yang dijual betul-betul murni tanpa oplosan. Untuk itu, Murjani mendorong Pertamina membuka diri, dan membangun kepercayaan kepada masyarakat, agar kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih.
“Sosialisasi dan edukasi yang kuat ke konsumen juga sangat perlu dilakukan,” pungkas Murjani.
(YLK/Ian)
