JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai memetakan program prioritas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel sebagai bahan pembahasan anggaran daerah.
Hal itu dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama kedua mitra kerja, Senin kemarin (27/7/2026), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim, didampingi Ketua Komisi I, H. Rais Ruhayat.
Habib Hamid Bahasyim mengatakan, pembahasan tidak hanya mengevaluasi kinerja instansi, tetapi juga mengidentifikasi program yang berdampak langsung bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap mendapat dukungan pendanaan.
“Komisi I meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah maupun Disdukcapil menyampaikan rekapitulasi program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Data itu akan menjadi dasar dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD,” ujar Habib Hamid.
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain penganggaran, Komisi I juga menyoroti program strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, khususnya penguatan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian administrasi kewilayahan.
Di sektor administrasi kependudukan, Komisi I mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
“Kami ingin memastikan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu, kebutuhan anggaran harus disusun berdasarkan data yang terukur agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan APBD,” tegasnya. (YUN)
