JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) memfinalisasi rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Pembahasan berlangsung di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (1/10/2026), dipimpin Ketua Pansus H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., dengan melibatkan Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Korem 101/Antasari, serta unsur Satgas BBM.
H. M. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin menjelaskan, rapat tersebut merupakan agenda akhir pansus untuk menyempurnakan rekomendasi berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, dan pembahasan selama masa kerja.
Sejumlah poin yang menjadi perhatian meliputi integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit SPBU, optimalisasi CCTV, verifikasi data, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran.
“Rekomendasi ini berfokus pada penguatan pengawasan, mulai dari integrasi data hingga penindakan pelanggaran,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pansus juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang telah diterapkan pemerintah daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan terukur.
Bang Dhin berharap rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi bentukan Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Pengawasan harus diperkuat agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Selanjutnya, hasil kerja pansus akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dan tindak lanjut oleh instansi terkait. (YUN)
