JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, saat Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin, (6/5/2024).
Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel Dr. (H.C.) H. Supian HK., M.H. tersebut, Rahmadi membacakan sambutan dari Anggota IV BPK RI, terkait prestasi Pemprov Kalsel yang mampu mempertahankan WTP selama 11 tahun.
Seperti yang diketahui, WTP artinya laporan keuangan dari Pemprov Kalsel telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang materiel, posisi neraca, hasil usaha atau laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
“Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalsel, yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya, yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” ujar Rahmadi.
Berkenaan dengan hal itu, Wakil Gubernur H. Muhidin, S.E., S.H., M.M., yang pada kesempatan itu turut berhadir, memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel, yang sudah melaksanakan tugas fungsinya dengan baik, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.
Sementara itu, H. Supian mengatakan, bahwa pencapaian ini adalah prestasi bersama. Menurutnya, kesuksesan eksekutif tidak terlepas dari kesuksesan legislatif, dan begitu pula sebaliknya.
“Saya berharap kerja sama yang baik ini akan selalu terjalin untuk kesuksesan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Banua,” pungkasnya.
(YUNN/Achmad MT)
