JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penertiban bangunan Pasar Batuah akhirnya ditunda Pemerintah Kota Banjarmasin, setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI menerbitkan surat untuk Wali Kota Banjarmasin.
Seketaris Daerah Ikhsan Budiman mengatakan, penundaan dilakukan setelah melihat beberapa pertimbangan dan hasil negosiasi bersama perwakilan warga.
Apalagi dengan adanya surat yang dilayangkan Komnas HAM, yang nantinya akan menjadi mediator dalam rencana penggusuran bangunan warga di pasar tersebut.
“Kami sangat menghargai itu, jadi kami pun akan menunggu bagaimana nanti bentuk mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM RI,” ujarnya kepada para awak media di wilayah pasar, Jalan Veteran Kecamatan Banjarmasin Timur.
Ia berharap agar nantinya masyarakat bisa menerima dan tidak menghalang-halangi selama mediasi berjalan, sehingga proses itu dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan keputusan yang baik.
“Jadi saya sampaikan tadi, bahwa kami melakukan penundaan sampai ada proses mediasi yang dimediatori Komnas HAM RI”, pungkasnya.
Dalam surat tersebut, Komnas HAM memberikan beberapa penekanan yang harus dilakukan. Pertama, meminta penundaan rencana penggusuran dan tindakan yang dapat menimbulkan
konflik fisik, sampai dengan dicapainya solusi bersama yang dapat diterima kedua belah pihak.
Kedua, melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga agar tercipta situasi yang kondusif. Ketiga, mencegah dan menghindari potensi eskalasi konflik dengan cara mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Sementara itu, Pendamping Aliansi Kerukunan Warga Batuah Adnan membeberkan, surat dari Komnas HAM RI tersebut sengaja dimohonkan pihaknya agar bisa menunda pembongkaran sampai keluarnya putusan pengadilan.
Adapun putusan itu baru dikeluarkan pada 26 Juli 2022 sesuai jadwal persidangan.
“Kalau hasilnya sudah keluar dan kami kalah, tidak perlu dibongkar secara paksa, tapi kami sendiri yang akan membongkar bangunan kami,” tegasnya.
Dari pantauan di lapangan, terlihat sorak sorai warga Pasar Batuah atas penundaan tersebut.
(Adt)
