JURNALKALIMANTAN.COM, MALANG – Guna mewujudkan perencanaan pembangunan kelautan yang lebih matang, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama jajaran Dislautkan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mulai dari tanggal 21–24 di RAYZ UMM Hotel Malang.
Kepala Dislautkan Rusdi Hartono dalam sambutannya mengatakan, forum ini menjadi sangat penting dan strategis, karena bidang kelautan dan perikanan membutuhkan koordinasi serta konsolidasi yang terarah, terkendali, juga efektif.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dislautkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terus melakukan berbagai upaya dan inovasi, untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan di Kalsel,” sebutnya.
Ia menegaskan, di forum ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021–2026.
“Bahwa pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan setiap tahunnya,” tegasnya.
Kedua, diharapkan mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing dan bernilai tambah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Rusdi Hartono, diperlukan beberapa upaya yang harus segera dilaksanakan.
“Seperti pengembangan perikanan budi daya komoditas ekspor, agar mampu berkontribusi dalam market share di pangsa pasar global (lobster, udang galah, sidat),” jelasnya.
Kemudian penerapan sertifikasi usaha perikanan yang ramah lingkungan (eco fisheries labeling).
“Untuk memenuhi standar pasar ekspor,” katanya.
Selanjutnya, pengembangan inovasi diversifikasi produk bernilai tambah berbasis nir-limbah produk perikanan (zero waste system), serta penguatan hilirisasi perikanan dan jaringan pemasaran.
Ketiga, keberadaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kalsel, yang diharapkan mampu memelihara keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.
“Kita perlu mengarahkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, terutama pendayagunaan pulau-pulau kecil, dan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menegaskan pencegahan IUUF (Illegal Unreported, Unreported Fishing) dan DF (Destructive Fishing) pada usaha perikanan tangkap, dengan mengedepankan pengendalian preventif.
“Konservasi/rehabilitasi kawasan perairan dan optimalisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penguatan SDM dan pemanfaatan iptek tepat guna, dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan,” beber Kadis.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran, agar sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian sinergitas peningkatan kualitas daya saing daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalsel.
“Untuk itu, kepada Dislautkan Provinsi Kalsel dan Dinas Perikanan di seluruh kabupaten/kota, agar dalam penyusunan rencana pembangunan tahun 2024, dapat diprioritaskan untuk berkontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi pelaku usaha perikanan yang terdampak Covid-19, ” harapnya.
“Fokus kita yakni penanganan pascapanen, sistem rantai dingin di pelabuhan perikanan,” sambungnya.
Kemudian stimulus bantuan pakan ikan bagi pembudi daya ikan, gerakan aksi ASN beli hasil panen ikan di pembudi daya dan produk olahan hasil perikanan, serta program padat karya kegiatan rehabilitasi mangrove/terumbu karang yang melibatkan masyarakat.
“Semoga dari forum ini, upaya kita untuk memajukan sektor perikanan serta memulihkan ekonomi terdampak Covid-19 di sektor perikanan bisa tercapai sesuai rencana dan harapan kita bersama, ” pungkasnya.
(Saprian)
