JURNALKALIMANTAN.COM,TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus mengevaluasi dan memperbarui standar pelayanan publik agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Standar Pelayanan Perangkat Daerah yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Pendopo Kantor Bupati, Batulicin, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan dibuka Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardhana.
Workshop tersebut diikuti 180 peserta yang terdiri dari perangkat daerah, instansi pelayanan publik dan perwakilan sekolah. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Rachmat.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tanah Bumbu, Muhammad Arif Rahman Hakim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Selain meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu, kegiatan tersebut juga mendukung pencapaian misi daerah ketujuh, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani dan akuntabel.
“Tujuan utama workshop adalah untuk merefresh kembali pemahaman perangkat daerah tentang penyusunan standar pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutannya yang disampaikan M. Putu Wisnu Wardhana menegaskan, standar pelayanan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Standar pelayanan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, mekanisme pengaduan, serta berbagai aspek lainnya,” ucapnya.
Menurutnya, workshop tersebut menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk mengevaluasi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Kita perlu memastikan bahwa standar tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, mudah dipahami masyarakat, mudah diakses, transparan, serta benar-benar dapat dilaksanakan oleh petugas pelayanan,” tegasnya.
Wisnu mengatakan, komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani dan akuntabel harus tercermin dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pelayanan harus semakin mudah, cepat, transparan, pasti, ramah, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, workshop tersebut juga menjadi momentum untuk membangun kesamaan persepsi di seluruh perangkat daerah, mulai dari penyusunan, penetapan, penerapan, pemantauan hingga evaluasi standar pelayanan.
“Dengan pelayanan publik yang semakin baik, kita tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mari kita wujudkan pelayanan publik yang semakin baik sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” pungkasnya.
(Adv/Mc Tanbu)
