Terapkan PPKM Level IV, Pemko Bjm Gelontorkan Dana Hingga Rp34 M

Anggaran ppkm banjarmasin

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN Pemerintah Kota Banjarmasin dari hari ini (26/07) hingga 8 Agustus mendatang, resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV, yang bakal menggunakan anggaran puluhan miliar rupiah.

Penetapan status tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021, yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 440/02/-P2P/Dinkes, tentang penetapan PPKM Level IV di Kota Banjarmasin dan pengetatan beberapa sektor. 

Advertisement

Dengan adanya kebijakan ini, membuat Pemerintah Kota Banjarmasin bersiap menggelontorkan dana sekitar Rp34 miliar, yang dibagi ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

“Ada tiga SKPD yang bakal memakai dana cukup besar, yakni Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta  Satpol PP yang nantinya untuk pelaksanaan operasi yustisi,” ucap Wali Kota Ibnu Sina, dalam jumpa persnya di rumah dinas, Ahad (25/07/2021). 

Ibnu Sina
Ibnu Sina ( tengah )  saat jumpa pers

Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Banjarmasin Machli Riyadi menyampaikan, instansinya dialokasikan anggaran sekitar Rp3,7 M, untuk penambahan tempat tidur dan pembelian alat kesehatan, termasuk dana insentif tenaga kesehatan dan relawan. 

“Aggaran tersebut kita gunakan untuk berbagai keperluan di bidang kesehatan selama PPKM Level IV berlangsung,” ujarnya. 

Sementara untuk pembatasan selama pencegahan penyebaran Covid-19, setidaknya terdapat beberapa poin yang ditekankan dalam PPKM Level IV. 

Pertama, sektor instansi nonesensial mengharuskan pembagian tempat kerja, dengan 50% di kantor dan sisanya di rumah. Kedua, untuk sektor instansi esensial, diperbolehkan bekerja di kantor dengan kapasitasnya mencapai 75%. Tiga, untuk sektor instansi kritikal, diperbolehkan sampai 100%.

Empat, untuk pasar swalayan, toko kelontong, dan pasar tradisional, tetap dipersilakan buka hingga pukul 20.00 WITA, dengan ketentuan kapasitas pengunjung hanya sampai 50%. Lima, ditutupnya mal, terkecuali yang menjual kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan. 

Enam, untuk tempat hiburan malam (bar, karaoke, bioskop, pub, biliar, dan tempat hiburan lainnya) ditutup 100%. Tujuh, konstruksi hanya untuk proyek Pembangunan Sarana Negara dan Infrapublik. Delapan, untuk restoran/rumah makan/warung makan/kafe hanya untuk dibungkus. Sembilan, sekolah secara daring, alias dihentikannya pembelajaran tatap muka. Sepuluh, pelaksanaan ibadah berjamaah hanya 25% dari kapasitas tempat. 

Sebelas, fasilitas Umum ditutup. Dua Belas, kegiatan sosial/budaya/olahraga/keagamaan (majelis taklim) diliburkan sementara. Tiga Belas, resepsi pernikahan dilarang. Empat Belas, transportasi umum kapasitas penumpang maksimal 70%. Lima Belas, pelaku perjalanan dipersyaratkan kartu vaksin, PCR untuk pesawat, dan uji cepat antigen untuk yang lainnya. Enam Belas, hal-hal yang belum diatur akan mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Dan terakhir, Satpol PP serta instansi terkait lainnya akan melakukan pemantauan disiplin protokol kesehatan.

Sementara untuk penyekatan dan pemberlakuan jam malam masih dikoordinasikan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Advertisement