JURNALKALIMANTAN.COM, PULANG PISAU – Komitmen memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi terus diperkuat di Kabupaten Pulang Pisau.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandi), dijalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Rabu (10/6/2026).
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah poin strategis, mulai dari bidang kehumasan, keterbukaan informasi publik, pengawasan partisipatif, hingga edukasi masyarakat melalui media.
Kepala Diskominfosandi Pulang Pisau, Hendri Arroyo, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadirkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Dalam MoU ini ada beberapa poin yang telah disepakati, di antaranya kerja sama bidang kehumasan, keterbukaan informasi publik, pengawasan, serta pendidikan dan edukasi kepada masyarakat melalui media. Kami berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” kata Hendri.
Menurut Hendri, sinergi antara Diskominfosandi dan Bawaslu penting dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pulang Pisau, Zahrotul Mufidah, menjelaskan terdapat empat poin utama dalam kerja sama yang disepakati kedua pihak, salah satunya memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan Diskominfosandi sebagai mitra strategis.
“Kami mengajak Diskominfosandi untuk ikut menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup bidang kehumasan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Menurut Zahrotul, Diskominfosandi memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik karena membidangi pengelolaan informasi sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kerja sama ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi dalam mendorong pengawasan partisipatif yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Adv/Ded)
