JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Guna turut serta membantu memberikan informasi kepada masyarakat, terkait kegiatan percepatan penurunan kasus tengkes di Kalimantan Selatan, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan mengumpulkan sejumlah awak media melalui Forum Kordinasi Jurnalis, berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Kalsel, Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, Jumat (15/9/2023).
Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Ir. H. Ramlan, M.A. mengatakan, saat ini kasus tengkes di Kalimantan Selatan sudah turun 5,4%, dari 30% menjadi 24,6%.
“Kita berharap dengan mewartakan hal- hal seperti ini, stunting bisa lebih turun lagi ke depannya,” ungkapnya kepada sejumlah awak media, seusai kegiatan.
Diakuinya, untuk mencapai target 14% di tahun 2024, memang banyak tantangan dan kendala.
“Seperti masih banyak masyarakat kita yang mengonsumsi air yang tidak bersih, kemudian masih banyak jamban terapung terutama di daerah Alalak, Tabunganen, dan daerah tepian sungai lainnya,” bebernya.
“Dan ini masih menjadi budaya untuk mengonsumsi air sungai dan masih adanya jamban terapung serta rumahnya masih banyak yang tidak layak huni. Inilah yang masih jadi kendala kita di lapangan kenapa stunting masih tinggi,” sambungnya.
Selain itu, tambah Ramlan, adanya kawin muda (pernikahan usia dini), juga dinilai memberikan kontribusi terhadap banyaknya kasus tengkes.
Kemudian yang membuatnya sangat terkejut, adalah belum termanfaatkannya anggaran untuk penanganan kasus tengkes dari APBN sebesar 48% dari Dirjen Perbendaharaan. Padahal tegas Ramlan, dana tersebut bisa digunakan untuk penguatan infrastruktur penunjang.
“Misalnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bisa untuk penanggulangan air bersih dan sanitasi. Kemudian di Dinas Ketahanan Pangan, kemudian juga Dinas Sosial, mari kita tindak lanjuti dengan Dirjen Perbendaharaan, sehingga stunting ini kita harapkan bisa lebih turun lagi,” imbuhnya.
Ramlan juga memaparkan berjalan lancarnya program Bapak Asuh Anak Stunting di Kalsel dengan keterlibatan bupati/wali kota, bahkan sampai pejabat eselon 2 dan 3 yang diwajibkan memangku anak yang terindikasi tengkes.
“Demikian juga dari perusahaan yang ada CSRnya, sangat membantu sekali percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan,” tandasnya.
Kemudian ada juga Program Kakak Asuh, kerja sama dengan Tribuns, yang memberikan bantuan dua telur, yakni satu telur dimakan ibunya, satu telur untuk anaknya. Program ini telah diluncurkan di Kabupaten Barito Kuala dan ikut digunakan di Kota Banjarmasin.
“Ternyata di kabupaten/kota sambutannya luar biasa, di antaranya di Kabupaten Tapin ada 10.000 telur yang digelontorkan, kemudian Balangan 20.000 telur. Di tingkat kabupaten/kota sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” pungkas Ramlan.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diominfo) Kalsel turut terlibat dalam percepatan penurunan kasus tengkes, yakni memberikan dukungan terhadap komunikasi dan informasi publik.
“Di antaranya yang berkaitan dengan edukasi terhadap masyarakat bersama teman-teman jurnalis,” kata Kepala Diskominfo Kalsel Dr. H. Muhammad Muslim, S.Pd., M.Kes.
Oleh karenanya, lanjut Muslim, forum ini sangat bagus, yang diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan program-program terfokus yang dimiliki oleh BKKBN.
“Jadi, berita-berita informasi edukasi seperti apa yang harus ditargetkan, sehingga kalau ada sumber anggaran yang masih belum dioptimalkan, bisa dioptimalkan dengan peranan media dalam rangka edukasi tadi,” katanya.
Diakui Muslim, saat ini sangat diperlukan pendataan secara real time, karena data evaluasi yang ada hanya dilangsungkan per tahun.
“Alangkah bagusnya kita juga punya perangkat untuk dapat menotifikasi, sekaligus juga untuk dapat menotifikasi daerah-daerah mana sebaran stuntingnya, kemudian tindakan yang sudah dilakukan, selanjutnya intervensi yang sudah dilakukan, sehingga kita dapat mengevaluasinya,” jelasnya.
“Karena kalau berkaitan dengan data stunting, itu mestinya dapat kita lakukan tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali. Misalnya hari ini dengan usia baru lahir ukuran panjangnya sekian dan terindikasi stunting, kemudian diintervensi dengan strategi konvergensi. Beberapa bulan kemudian diukur lagi dan dapat mengugurkan data yang berikutnya. Jadi kita pun akan mudah melihat di daerah mana yang sudah diintervensi, sehingga kita juga dapat menyampaikan kalau misalnya ada perbedaan data, dan ini perlu di Kalsel membuat sistem itu,” pungkasnya.
(Ian/Achmad MT)
