JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, mengikuti Musyawarah Rencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, di Auditorium K.H. Idham Chalid, komplek perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Senin (05/05/2025).
Dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan Wakilnya H. Hasnuryadi Sulaiman, dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi data lintas wilayah dan jenjang pemerintahan, mulai dari Kepala Desa, Lurah, Camat, hingga Bupati/Wali Kota dan Gubernur.
Gubernur juga menyoroti program prioritas nasional berupa makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov Kalsel telah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Gubernur Muhidin turut menyoroti pentingnya kedisiplinan kepala daerah dalam menghadiri undangan resmi.
Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
“Saya minta surat resmi. Jika kepala daerah dipanggil tapi tidak hadir, akan ada sanksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 74 sudah jelas menyebutkan larangan bagi kepala daerah. Ketidakhadiran selama tujuh hari berturut-turut dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara,” tambahnya.
Menutup arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk menanggung biaya program makan bergizi gratis.
Musrenbang RPJMD ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dalam lima tahun ke depan.
Usai kegiatan, Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan wujud komitmen daerah dalam mendukung kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Semoga pelaksanaan Musrenbang ini menjadi langkah awal yang positif untuk mewujudkan pembangunan yang lancar dan dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam forum ini menegaskan komitmen terhadap perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Diharapkan, hasil Musrenbang ini akan menjadi pedoman strategis dalam penyusunan RPJMD yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Hadir pula pada kegiatan ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Regional II Kementerian PPN/BAPPENAS, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan DPRD kabupaten/kota, akademisi serta unsur masyarakat sipil.
(Adv/Rnld)
