JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Ilham Nor, S.T., menutup kegiatan reses masa sidang ke-II tahun 2025 dengan menggelar pertemuan bersama warga di Jalan Sepakat RT 33, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, pada Ahad (17/5/2025).
Beberapa usulan yang mencuat dalam reses tersebut antara lain pembangunan jembatan kayu, bantuan sosial untuk warga kurang mampu, pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha kecil, serta pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Dalam sambutannya, Ilham Nor menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Ia mendorong adanya edukasi tentang pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu sebagai upaya membangun budaya lingkungan yang sehat dan bertanggung jawab.
Selain soal lingkungan, Ilham juga menyoroti rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalimantan Selatan. Ia menilai, kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam program digitalisasi administrasi kependudukan tersebut.
“Salah satu perhatian utama saya adalah administrasi kependudukan. Aktivasi IKD masih sangat rendah dan belum banyak disosialisasikan. Melalui reses ini, saya ingin mengajak masyarakat untuk segera mengaktifkan IKD sebagai bagian dari transformasi layanan publik,” ujarnya.
Ilham Nor yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel turut mengajak seluruh warga untuk bersinergi membangun daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi.
“Saya mengajak masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Saatnya kita berkomitmen bersama untuk mewujudkan Banjarmasin yang lebih maju dan Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Syafwani, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran langsung wakil rakyat di tengah-tengah masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Pak Ilham Nor atas kesediaannya turun langsung mendengar aspirasi warga. Reses ini sangat penting sebagai sarana komunikasi dan edukasi antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Diharapkan, hasil reses ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut oleh pemerintah dalam merancang kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan secara umum. (YUN)
