JURNALKALIMANTAN.COM, PALANGKA RAYA – Bupati Barito Timur, M. Yamin, bersama Ketua TP PKK Bartim, Ny. Misnawaty M. Yamin, dan jajaran OPD terkait, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin (14/4/2025).
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng, membuka resmi kegiatan.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius di Kalteng dan merupakan salah satu ancaman terhadap daya saing generasi mendatang.
“Stunting menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami terus menyelaraskan program daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting,” jelas Wagub.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kalteng mengalami penurunan dari 26,9% di tahun 2022 menjadi 23,5% pada 2023, atau turun sebesar 3,4%. Target penurunan tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,6%.
Untuk mencapai target tersebut, Wagub menekankan pentingnya penguatan konvergensi lintas sektor, termasuk pemetaan program, perencanaan dan penganggaran terpadu, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan.
“Percepatan penanganan stunting harus dilakukan secara terkoordinir dan menyeluruh. Dampaknya sangat besar, bukan hanya bagi anak, tapi juga terhadap masa depan pembangunan daerah,” imbuhnya.
Wagub berharap, melalui forum ini, akan lahir komitmen konkret dan langkah strategis dari seluruh pihak dalam penanganan stunting, termasuk penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, para Bupati/Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng, serta pejabat instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.
Rakor juga diikuti secara virtual oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta.
(Mmc Kalteng/Ang)
