JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Pra-Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarbaru, belum lama ini.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sekaligus memberikan pendampingan teknis agar predikat SAKIP Tanah Bumbu terus meningkat.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam penerapan SAKIP secara konsisten demi peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
“SAKIP menyatukan tiga sistem kunci, yakni perencanaan dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama yang terukur; penganggaran yang selaras dengan capaian kinerja; serta pelaporan yang transparan,” ujarnya.
Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira, menekankan pentingnya pra-evaluasi sebagai sarana untuk menilai perkembangan implementasi SAKIP di daerah.
“Pra-evaluasi ini bertujuan memberikan pendampingan dan masukan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Harapannya, setiap kabupaten dan kota mampu mencapai predikat yang lebih baik pada evaluasi akhir nanti,” jelasnya.
Menurut Budi, pra-evaluasi bukanlah tahap akhir, melainkan persiapan menuju evaluasi lanjutan pada September dan panel penentuan predikat yang berlangsung November mendatang. Evaluator akan menilai capaian kinerja, penanganan isu strategis, hingga efektivitas integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring.
Bagi Tanah Bumbu, momentum ini menjadi ajang menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan SAKIP secara konsisten.
Selain memaparkan progres kinerja, pemerintah daerah juga menyiapkan data pendukung serta strategi penguatan tata kelola yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Dengan komitmen tersebut, diharapkan Tanah Bumbu mampu meningkatkan predikat SAKIP sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.
(Sumber : Mc Tanbu/Ian)
