JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin berencana mendirikan “Sekolah Rakyat”, guna menyediakan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Inisiatif ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, dengan memastikan bahwa kendala keuangan tidak menghalangi akses anak terhadap pendidikan yang berkualitas.
Rencana ini menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan kedua masa reses ketiga Anggota DPRD Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir, bersama warga dari Kelurahan Belitung Selatan dan Telaga Biru, Ahad (5/10/2025).
Pertemuan yang diadakan di Kedai 99 Trisakti ini, merupakan bagian dari upaya Samosir untuk menyerap aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya di Banjarmasin Barat.
Perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, turut hadir untuk menanggapi secara langsung keluhan warga.
Pendidikan Gratis dari Ujung Kaki sampai Ujung Rambut
Risma Trisakti dari Dinas Sosial menjelaskan, “Sekolah Rakyat” dirancang sebagai sekolah berasrama dengan semua kebutuhan siswa, “dari ujung kaki sampai ujung rambut,” akan ditanggung.
Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya.
“Pemerintah Kota Banjarmasin sudah mengajukan proposal ke pemerintah pusat agar bisa dibangun di Kota Banjarmasin sekolah rakyat tadi,” ujarnya kepada para awak media.
Risma menambahkan, lokasi potensial telah diidentifikasi di kawasan Basirih, namun rencana tersebut saat ini terkendala persyaratan luas lahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Sambil menunggu realisasi sekolah skala penuh, pemerintah kota juga sedang mengupayakan program rintisan.
“Pimpinan juga sudah mengajukan permohonan peminjaman pinjam pakai yang di balai untuk bisa digunakan untuk sekolah rakyat rintisan,” jelas Risma.
Pemerintah kota berharap inisiatif ini dapat dimulai pada tahun 2026, guna memberikan harapan besar bagi keluarga yang berjuang dengan biaya pendidikan.
Menyikapi Berbagai Masalah Perkotaan
Selain isu “Sekolah Rakyat”, pertemuan dengan warga tersebut juga membahas berbagai masalah perkotaan yang mendesak. H. M. Ali, Ketua RW 01 Telaga Biru, menyoroti kondisi jalan lingkungan di wilayahnya yang rusak dan sering tergenang air, serta meminta adanya perbaikan.
Warga lainnya, Yusrani Burhan dari Belitung Selatan, menyampaikan kekhawatiran mengenai kualitas proyek pembangunan jalan, dan menyarankan agar pengawasan dilakukan lebih baik sejak awal untuk mencegah kerusakan dini.
Burhan juga menyoroti kesemrawutan kabel di kota. Menurutnya, hal ini mengganggu pemandangan dan membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, Samosir mengakui bahwa banyak dari masalah ini, terutama banjir dan pembangunan infrastruktur, adalah masalah klasik di Banjarmasin, karena kondisi geografis kota dan tantangan pembangunan yang terintegrasi.
“Ini persoalan alam, persoalan alam yang tidak akan kunjung habis persoalannya,” ujar Samosir, seraya meyakinkan warga bahwa aspirasi mereka akan diteruskan ke dinas terkait.
Ia juga berkomitmen untuk meninjau langsung kerusakan jalan yang dilaporkan untuk memastikan masalah tersebut ditangani dengan baik.
Tantangan Pendidikan dan Bantuan Sosial
Sistem zonasi sekolah menjadi topik hangat lainnya. Warga mengeluhkan bahwa beberapa sekolah negeri kelebihan siswa sementara sekolah lain justru kekurangan murid. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan, meskipun lokasinya dekat.
Vivi Rahmi dari Dinas Pendidikan mengakui, bahwa zonasi merupakan salah satu kendala, terutama karena beberapa sekolah, seperti yang berada di kawasan Mulawarman, sangat diminati.
Warga juga berbagi frustrasi mereka terkait penyaluran bantuan sosial. Rusdawati, Ketua RT 07 Belitung Selatan, menceritakan kesulitan yang dihadapi warganya untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar meskipun sangat membutuhkan.
Sementara itu, Yuliani, Ketua RT 22, mencari solusi bagi warganya yang bantuan sosialnya dihentikan, setelah nomor induk kependudukan keluarga bersangkutan diduga disalahgunakan untuk judi online.
Risma dari Dinas Sosial menjelaskan, bantuan sosial terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan dan berbagai basis data.
“Jika dalam keluarga Anda ada yang bekerja mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, artinya sudah karyawan swasta, bantuan akan ter-stop,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa judi online dapat memengaruhi status penerimaan bantuan. Risma menyarankan warga yang mengalami masalah tersebut untuk melapor ke Dinas Sosial guna klarifikasi dan verifikasi data.
Reses akan dilanjutkan di hari berikutnya, dengan mengundang perwakilan warga dari kelurahan berbeda.
(Saprian)
