Pemkab Tanah Bumbu Raih Penghargaan TPAKD Terbaik se-Kalimantan, Bupati Andi Rudi Latif Tegaskan Komitmen Perluas Inklusi Keuangan

Bupati Tanah Bumbu H. Andi Rudi Latif menerima Penghargaan TPAKD Terbaik Wilayah Kalimantan di Rakornas TPAKD 2025, Jakarta. (Foto : MC Tanbu)

JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Pemkab Tanah Bumbu berhasil meraih Penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan inovasi Pemkab Tanah Bumbu dalam memperluas inklusi keuangan di daerah. Bupati H. Andi Rudi Latif menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diraih daerahnya.

“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa percepatan akses keuangan menjadi bagian penting dari visi BerAKSI: Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab

Menurutnya, inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan layanan perbankan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui literasi keuangan, pembiayaan produktif, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Kami ingin memastikan masyarakat Tanah Bumbu bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, menabung, hingga memperoleh modal usaha. Dengan begitu, ekonomi daerah tumbuh lebih kuat dan berkeadilan,” tambahnya.

Keberhasilan ini, lanjutnya, tak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga keuangan mikro, dan pelaku UMKM lokal dalam mendukung program inklusi keuangan di Tanah Bumbu.

Rakornas TPAKD 2025 sendiri dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi.

Dalam sambutannya, Airlangga menekankan bahwa inklusi keuangan merupakan pilar utama stabilitas ekonomi nasional.

“Inklusi keuangan adalah indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dalam memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok,” tegasnya.

Sementara itu, Mahendra Siregar menambahkan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD di seluruh Indonesia agar menjadi motor pemerataan ekonomi dan mendukung pembiayaan UMKM.

(Sumber : MC Tanbu)