JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, belum lama tadi untuk memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah.
Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Achmad Maulana yang bertujuan menggali strategi dan program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat agar dapat diadaptasi dalam kebijakan daerah.
Pertemuan membahas sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang selaras dengan kebijakan nasional.
Sementara itu Tenaga Ahli Madya BP Taskin, Dina, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan arah nasional.
“BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional sebagai acuan bagi daerah.
Achmad Maulana mengapresiasi dukungan BP Taskin dan menyebut lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Kami akan mendorong rapat koordinasi melalui Bappeda dengan menghadirkan BP Taskin dan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Komisi III berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan BP Taskin sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan berjalan lebih cepat, terarah serta berkelanjutan. (YUN)
