JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.
Upaya tersebut dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/3/2026). Pertemuan ini dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, serta dihadiri jajaran Forkopimda, Badan Pusat Statistik (BPS), instansi vertikal, BUMN, Perumda, dan SKPD yang tergabung dalam TPID.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idulfitri.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi, pemantauan perkembangan harga komoditas, serta pelaksanaan langkah intervensi apabila terjadi lonjakan harga di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, memaparkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian TPID.
Di antaranya potensi kenaikan harga komoditas pangan menjelang Idulfitri, risiko peningkatan harga emas terhadap inflasi daerah, serta dinamika global yang berpotensi memengaruhi harga energi dan biaya distribusi.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, TPID mendorong penguatan langkah pengendalian inflasi melalui sejumlah strategi.
Di antaranya peningkatan produksi komoditas pangan strategis seperti cabai dan daging ayam ras, optimalisasi peran BUMD pangan dalam menjaga pasokan dan distribusi, serta penguatan kebijakan berbasis data melalui pengembangan early warning system guna memantau pergerakan harga dan ketersediaan pasokan secara lebih antisipatif.
Selain itu, TPID juga mendorong pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah untuk menjaga keseimbangan pasokan, serta peningkatan komunikasi kepada masyarakat terkait pengelolaan konsumsi dan keuangan secara bijak.
Dalam sesi pemaparan, Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Fachri Ubadiyah, menyampaikan perkembangan inflasi terkini. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2026 Kalimantan Selatan mencatat inflasi sebesar 0,86 persen (month-to-month), meningkat dibandingkan Januari 2026 sebesar 0,20 persen.
Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 5,97 persen (year-on-year), yang dipengaruhi antara lain oleh efek basis rendah dari kebijakan diskon tarif listrik pada periode sebelumnya serta kenaikan harga emas perhiasan.
Secara spasial, beberapa wilayah masih mencatat tekanan inflasi relatif tinggi, seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru.
Adapun komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, cabai rawit, serta beras.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan TPID dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.
Melalui HLM ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
(Rls/Ang)
