JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD Balangan menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah kegiatan. Bahkan, terdapat program dengan tingkat serapan di bawah 70 persen hingga di bawah 50 persen.
Kondisi ini dinilai menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program di beberapa sektor. Di sisi lain, masih terdapat bidang yang justru mengalami kekurangan anggaran.
Selain itu, DPRD juga menemukan adanya penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan, khususnya pada belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan, yang berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Tidak hanya itu, terdapat pula kegiatan yang telah mencapai target 100 persen namun masih menyisakan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum berjalan maksimal.
Meski demikian, DPRD Balangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan karena sekitar 90 persen rekomendasi DPRD tahun 2024 telah ditindaklanjuti.
Secara umum, DPRD menilai masih tingginya Silpa di sejumlah SKPD, terutama pada belanja pegawai, berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program di sektor lain.
DPRD juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan anggaran perubahan. Pasalnya, masih terdapat kegiatan yang tidak disesuaikan meskipun telah diprediksi tidak akan terserap maksimal.
Dalam rekomendasinya, DPRD Balangan mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pemerataan pembangunan jalan antar desa.
Di bidang ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan UMKM dan BUMDes, menjaga stabilitas harga pangan, serta memastikan ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani.
Sementara pada sektor pariwisata, DPRD mendorong optimalisasi destinasi wisata serta pelestarian cagar budaya, termasuk Benteng Tundakan.
DPRD juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, penguatan tenaga kerja lokal, serta penanganan persoalan lingkungan seperti sampah yang masih menjadi tantangan di daerah.
“Melalui rekomendasi ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat pembangunan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat,” ujar H Bustani,perwakilan yang ditunjuk membacakan surat rekomendasi DPRD Balangan terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2025.
(Adv/Fzn)
