JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi II DPRD Kasel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M., M.M., dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, kemarin.
Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemprov Kalsel di luar daerah, sekaligus mengevaluasi pengelolaannya agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Hasil monitoring menunjukkan Badan Penghubung masih memiliki peluang besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kalsel mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung sebagai lokasi kegiatan kedinasan di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo mengatakan hasil pendalaman yang dilakukan menunjukkan adanya peluang peningkatan pendapatan apabila seluruh pemda Kalsel dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas Badan Penghubung.
”Hasil pendalaman menunjukkan pendapatan Badan Penghubung masih bisa ditingkatkan. Ke depan, kami akan mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung untuk kegiatan di Jakarta sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Menurut Kartoyo, pemanfaatan aula untuk rapat dan kegiatan pemerintahan akan meningkatkan tingkat hunian kamar atau mess di Badan Penghubung, sehingga berdampak pada naiknya penerimaan retribusi daerah.
”Jika aula dimanfaatkan untuk kegiatan, panitia dan peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah,” tambahnya.
Selain mendorong optimalisasi aset, DPRD Kalsel juga mengusulkan peningkatan layanan di Badan Penghubung, seperti penyediaan sarapan bagi tamu, perbaikan tata kelola, serta penambahan sarana dan prasarana secara bertahap.
”Ke depan, jika pemanfaatan terus meningkat, layanan seperti sarapan pagi akan dilengkapi. DPRD mendukung setiap upaya yang dapat meningkatkan PAD,” ujar Kartoyo.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Kalsel, Fajrianoor Rizaldy, S.H., mengatakan pengembangan kapasitas penginapan masih terkendala keterbatasan lahan, terutama untuk area parkir.
Menurutnya, penambahan kamar dan penyesuaian tarif perlu diikuti peningkatan fasilitas pendukung untuk menjaga kenyamanan pengunjung.
”Keterbatasan lahan, terutama area parkir, menjadi tantangan jika ingin menambah kamar atau menyesuaikan tarif. Hal ini perlu diperhatikan agar pelayanan kepada pengunjung tetap optimal,” jelasnya.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, DPRD Kalsel berharap pengelolaan Badan Penghubung terus ditingkatkan agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (YUN)
