JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengubah arah pengembangan digital pemerintahan, yang lebih memprioritaskan integrasi sistem yang telah tersedia, agar dapat bekerja dalam satu ekosistem digital yang lebih efektif.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, saat menjadi pembina apel pagi di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).
Di hadapan jajaran aparatur Pemko Banjarmasin, Febpry menyampaikan dua agenda utama yang tengah dilakukan Diskominfotik untuk memperkuat fondasi digital pemerintahan. Keduanya yakni asesmen jaringan internet di lingkungan perangkat daerah dan pemetaan serta konsolidasi sekitar 130 aplikasi yang telah dikembangkan Pemko Banjarmasin.
“Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” ujar Febpry.
Menurutnya, asesmen dilakukan untuk memastikan konektivitas digital di lingkungan perangkat daerah berjalan optimal. Berdasarkan pemetaan awal, persoalan yang ditemukan tidak seluruhnya berasal dari koneksi internet.
Pada sejumlah titik, kendala justru ditemukan pada perangkat pendukung yang digunakan masing-masing SKPD.
“Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” katanya.
Karena itu, pembenahan infrastruktur digital tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas koneksi internet, tetapi juga memastikan perangkat pendukung di masing-masing perangkat daerah mampu menunjang aktivitas pemerintahan berbasis digital.
Selain membenahi jaringan, Diskominfotik Banjarmasin juga tengah melakukan pemetaan terhadap sekitar 130 aplikasi yang telah dikembangkan di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Pemetaan tersebut dilakukan untuk melihat fungsi, tingkat penggunaan, serta peluang integrasi antarsistem. Aplikasi yang memiliki fungsi atau karakteristik serupa akan dikelompokkan dan diarahkan untuk terhubung dalam ekosistem digital yang lebih terpadu.
“Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” jelas Febpry.
Menurutnya, integrasi diperlukan agar sistem digital pemerintah tidak berkembang secara terpisah-pisah. Dengan sistem yang saling terhubung, tumpang tindih fungsi dapat ditekan, pengelolaan menjadi lebih sederhana, dan pemanfaatan data maupun informasi dapat dilakukan secara lebih efektif.
Atas pertimbangan tersebut, pengembangan aplikasi baru untuk sementara belum menjadi prioritas Diskominfotik.
“Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.
Kebijakan tersebut sekaligus menandai perubahan pendekatan Pemko Banjarmasin dalam transformasi digital.
Keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak lagi hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut digunakan secara efektif, saling terhubung, memiliki fungsi yang jelas, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
Integrasi juga diharapkan membuat pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemko Banjarmasin menjadi lebih efisien. Kebutuhan mengelola berbagai aplikasi secara terpisah dapat ditekan, sementara pemanfaatan data pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin membangun ekosistem pemerintahan digital yang tidak hanya bertumpu pada aplikasi, tetapi juga pada infrastruktur, konektivitas, data, dan interoperabilitas antarsistem.
Salah satu fondasi yang telah dikembangkan yakni Portal Satu Data Kota Banjarmasin yang menjadi platform pengelolaan dan publikasi data sektoral pemerintah daerah.
Dengan demikian, asesmen jaringan dan konsolidasi aplikasi menjadi dua agenda yang saling berkaitan dalam memperkuat fondasi digital pemerintahan.
Ke depan, transformasi digital Pemko Banjarmasin diarahkan bukan pada seberapa banyak aplikasi yang dimiliki, melainkan bagaimana teknologi yang sudah tersedia dapat bekerja secara terpadu, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
(Adv/Ang)
