JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Komisi IV, H.M. Syaripuddin, menyoroti pentingnya akurasi data pengelompokan desil dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar agar penyaluran bantuan sosial di 13 kabupaten/kota se-Kalsel tepat sasaran.
Berdasarkan data SIKS-NG Kementerian Sosial RI per April 2026, tercatat 1.484.236 keluarga atau 4.371.230 jiwa penduduk Kalsel telah terdata dalam sistem. Dari jumlah tersebut, 132.231 keluarga masih berstatus “Belum Peringkat” karena belum diverifikasi dan divalidasi, sedangkan 38.557 keluarga berstatus “Nonaktif”.
“Penargetan bansos sudah cukup baik, namun masih perlu diperbaiki, terutama bagi keluarga yang belum terperingkat. Ini menyangkut hak warga yang seharusnya menerima bantuan,” ujar H.M. Syaripuddin dalam rilisnya, Senin (18/8/2026).
Ia menjelaskan, pengelompokan desil menjadi instrumen penting dalam menentukan sasaran bantuan sosial. Keluarga pada Desil 1 dan 2 merupakan kelompok termiskin dan rentan yang menjadi prioritas penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan sosial lainnya.
Sementara Desil 3 dan 4 diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong keluarga menuju kemandirian.
Sejumlah daerah tercatat memiliki jumlah keluarga Desil 1 cukup tinggi, antara lain Kota Banjarmasin sebanyak 8.965 keluarga, Kabupaten Banjar 7.789 keluarga, dan Hulu Sungai Tengah 7.325 keluarga.
Menurut H.M. Syaripuddin, wilayah tersebut perlu menjadi perhatian dalam alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik melalui APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota.
Ia mendorong pemerintah mempercepat verifikasi dan validasi keluarga berstatus “Belum Peringkat”, memperbarui data “Nonaktif” melalui pemadanan dengan data Dukcapil, serta memperkuat koordinasi lintas dinas dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan.
“Kami di Komisi IV akan mengawal pemutakhiran data agar bansos tepat sasaran dan tidak ada warga miskin yang tertinggal karena data yang belum diperbarui,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan tetapi belum mendapatkannya untuk melapor ke pemerintah desa/kelurahan atau Dinas Sosial setempat agar data kesejahteraannya segera diperbarui dalam SIKS-NG. (YUN)
