JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Alpiya Rakhman, memimpin delegasi Kalsel dalam lawatannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkait pembahasan anggaran di tingkat pusat, Senin (24/8/2026).
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis daerah, terutama penurunan transfer ke daerah, ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH), dan dampaknya terhadap penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah 2027.
Dalam pembukaan rapat, Alpiya mewakili total 9 orang yang hadir, menyebutkan, bahwa kehadiran pihaknya sebagai bentuk suara kolektif kelembagaan, bukan aspirasi personal.
“Tujuan kami datang adalah untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada wakil rakyat di DPR RI, sekaligus meminta pengawalan yang baik terhadap berbagai isu fiskal dan pembangunan yang sedang dihadapi provinsi kami,” ujarnya.
Isu utama yang disampaikan adalah penurunan kapasitas fiskal daerah yang sangat tajam. Berdasarkan data yang dipaparkan, transfer ke daerah mengalami penurunan yang signifikan pada 2027.
“Penurunan hampir Rp3 triliun ini sangat kami khawatirkan. Kami minta kepastian berapa sesungguhnya dana perimbangan/DBH yang akan diterima pada 2027, agar kami dapat menyusun APBD secara realistis,” tegas Alpiya.
Delegasi juga menyoroti masih adanya kekurangan salur DBH tahun 2024 yang belum selesai diturunkan ke provinsi. Kondisi ini disebut menjadi beban APBD, karena menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun target pendapatan.
Alpiya menyampaikan, bahwa ruang fiskal yang menyempit berdampak langsung pada prioritas pembangunan daerah. Dari berjalannya rapat terdapat beberapa poin yang disorot, yaitu infrastruktur berupa kebutuhan revitalisasi jalan nasional/provinsi.
Berikutnya terkait konektivitas wilayah Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta proyek strategis seperti jembatan, rumah sakit, dan stadion, hingga kebutuhan mendasar lainnya.
Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pengawalan tidak bisa hanya melalui DPR. Pemerintah daerah, khususnya Gubernur, didorong aktif berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, agar tidak terjadi salah hitung DBH dan pencairan dapat dipercepat.
Ditemui di sela-sela rapat, Jazillul Fawaid selaku wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI menjelaskan, bahwa pihaknya dapat mengawal melalui fungsi pembahasan anggaran dan komunikasi politik, sementara formulasi teknis alokasi berada di domain eksekutif.
“Forum sepakat bahwa masalah utama Kalsel saat ini adalah penurunan transfer, ketidakpastian DBH, dan dampaknya terhadap APBD. Ke depan kami akan menyiapkan surat resmi dan data rinci untuk pendalaman lebih lanjut,” pungkas Alpiya. (YUN/Achmad MT)
