JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PKB, Dedy Sophian, mengapresiasi kebijakan Pemko Banjarmasin menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Dedy, kebijakan tersebut tepat untuk melindungi anak-anak dari dampak kabut asap yang dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Kami mengapresiasi kebijakan PJJ di tengah kabut asap,” ujarnya di Banjarmasin.
Dedy juga meminta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin proaktif mendata peserta didik yang terdampak ISPA melalui kerja sama dengan sekolah dan pengurus RT.
“Dinas kesehatan harus jemput bola menangani anak terdampak ISPA,” katanya.
Ia menilai penanganan dampak kabut asap terhadap kesehatan anak harus menjadi perhatian bersama.
Selain kesehatan, Dedy menyoroti penegakan Perda Kalsel Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Karhutla. Ia meminta aparat penegak perda menjalankan aturan secara tegas dan tidak pandang bulu.
“Perda harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Dedy menilai karhutla yang terus berulang setiap tahun membutuhkan solusi konkret, bukan hanya penanganan saat kebakaran terjadi.
Ia mendorong Pemprov Kalsel, Pemko Banjarmasin, dan instansi terkait duduk bersama menyusun langkah pencegahan untuk menghadapi karhutla ke depan.
“Perlu duduk bersama dan membahas langkah konkret. Jangan malu belajar dari negara tetangga,” ujarnya.
Menurut Dedy, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama agar kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan tidak terganggu kabut asap. (YUN)
