JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Peningkatan literasi masyarakat dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan di lingkungan perpustakaan. Jangkauan program literasi perlu diperluas hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan dengan mendorong para pustakawan lebih aktif turun langsung ke masyarakat.
Langkah itu sekaligus memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama pada aspek SPM bidang pendidikan melalui peningkatan literasi keluarga dan literasi digital.
Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Adethia Hailina mengatakan, keberadaan perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas literasi masyarakat.
Menurutnya, perpustakaan tidak seharusnya hanya beraktivitas di lingkungan instansi, tetapi perlu hadir di tengah masyarakat hingga tingkat desa.
“Perpustakaan termasuk dalam SPM pendidikan, utamanya dalam peningkatan literasi keluarga, khususnya literasi digital. Karena itu, saat ini perpustakaan sangat diperlukan peran aktifnya untuk turun ke masyarakat desa,” ungkap Adethia di Banjarmasin belum lama tadi.
Ia mengimbau pustakawan di seluruh kabupaten/kota di Kalsel untuk lebih proaktif memberikan pendampingan dan edukasi literasi kepada masyarakat di desa dan kelurahan.
Menurut Adethia, kegiatan tersebut tetap perlu didorong meskipun Tim Penggerak (TP) Posyandu di tingkat kabupaten maupun kecamatan belum seluruhnya aktif.
“Jadi, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan terus mengimbau pustakawan di seluruh Kalimantan Selatan untuk turun aktif ke masyarakat. Tidak hanya berkegiatan di lingkup dinas perpustakaan saja,” ujarnya.
Adethia menilai, peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tidak semata-mata ditentukan dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas perpustakaan.
Lebih dari itu, keberhasilan program literasi juga diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu, program literasi perlu menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. Desa dan kelurahan menjadi salah satu sasaran penting agar edukasi literasi, termasuk literasi digital dalam keluarga, dapat dilakukan secara lebih dekat dan berkelanjutan.
“Harapannya, kegiatan perpustakaan ini bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat di masing-masing kabupaten dan kota,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan literasi masyarakat juga berkaitan dengan indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor menjadi penting agar program literasi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dengan keterlibatan yang lebih aktif di masyarakat, perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi keluarga dan digital.
(Adv/Ih)
