JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin, meminta hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025 segera ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
Menurut Bang Dhin, evaluasi Kemendagri tidak boleh sekadar menjadi tahapan administratif. Catatan tersebut harus menjadi dasar pembenahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBD.
“Evaluasi Kemendagri harus menjadi momentum perbaikan tata kelola APBD,” ujarnya dalam keterangan rilisnya, Senin (7/8/2026)
Ia menyoroti realisasi belanja daerah 2025 yang berada di kisaran 82,76 persen, sementara SiLPA mencapai sekitar Rp2,97 triliun atau 22,17 persen. Kondisi ini, menurutnya, perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran.
“SiLPA yang besar harus dibedah secara objektif,” tegasnya.
Syaripuddin juga meminta Pemprov Kalsel memperhatikan pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen, penyelesaian kewajiban jangka pendek, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah, serta penguatan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain itu, seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditindaklanjuti dengan penanggung jawab dan batas waktu yang jelas.
“Setiap temuan harus memiliki penanggung jawab dan tenggat waktu,” katanya.
Sebagai anggota Banggar, Syaripuddin mendorong Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut.
Rencana tersebut harus memuat permasalahan, langkah penyelesaian, penanggung jawab, target waktu, dan indikator capaian. Perkembangannya juga perlu dilaporkan secara berkala kepada DPRD.
“Banggar akan mengawal tindak lanjut agar APBD semakin disiplin, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (YUN/Rilis)
