Pemkab Batola Dorong Desa Kembangkan Budidaya Ikan Air Tawar untuk Dongkrak Ekonomi

Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Kerja Prioritas Nasional 2026–2029 tentang Budidaya Ikan Darat Tematik, di Aula Selidah, Rabu (14/10/26). (Foto: Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) mendorong desa-desa mengembangkan potensi budidaya ikan air tawar sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Kerja Prioritas Nasional 2026–2029 tentang Budidaya Ikan Darat Tematik, hasil kerja sama Pemkab Batola dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Aula Selidah, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan ini diikuti jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Barito Kuala.

Bahrul Ilmi menyambut baik program tersebut karena dinilai memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

“Program Kementerian Kelautan ini sangat berpotensi dan baik buat kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya karena dampaknya sangat bagus terhadap masyarakat dan lingkungan kita,” tegasnya.

Menurut Bahrul Ilmi, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan budidaya ikan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Ia berharap program nasional tersebut tidak hanya berhenti pada tahap koordinasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan di desa-desa.

“Ini yang ditunggu-tunggu dan diharapkan bisa berkembang di desa masing-masing. Mari kita coba kembangkan sama-sama,” tambahnya.

Melalui program budidaya ikan darat tematik ini, Pemkab Batola berharap sektor perikanan budidaya dapat berkembang lebih luas dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat lokal.

Rapat koordinasi tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam menjalankan program prioritas nasional bidang perikanan periode 2026–2029 secara optimal.

(Adv/Ang)