JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinamika perekonomian nasional, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut tidak hanya memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berdampak terhadap penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber bisnis BPD. Kondisi ini turut memengaruhi perkembangan aset dan laba perbankan daerah.
Bagi Bank Kalsel yang selama ini berperan sebagai pengelola kas daerah Kalimantan Selatan, perubahan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat strategi bisnis sekaligus memperluas sumber pertumbuhan usaha.
Bank Kalsel merespons tantangan tersebut dengan mempercepat transformasi melalui peningkatan kreativitas dan inovasi layanan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas penghimpunan dana dari sumber nonpemerintah daerah, memperkuat basis nasabah perorangan dan dunia usaha, serta mengembangkan layanan digital.
Selain itu, Bank Kalsel juga terus mendorong pembiayaan ke sektor produktif, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Kalimantan Selatan.
Potensi lain yang kini terus dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. Melalui status tersebut, Bank Kalsel dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, hingga pembiayaan perdagangan internasional.
Bank Kalsel siap mendampingi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari korporasi pengolah komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin memperluas pasar ke tingkat global. Dukungan tersebut juga mencakup layanan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Tidak hanya menyasar dunia usaha, layanan devisa Bank Kalsel juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banua, seperti transaksi valuta asing untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri.
Dengan demikian, semakin banyak aktivitas dan perputaran dana dari perekonomian daerah yang dapat difasilitasi serta dikelola melalui bank milik masyarakat Kalimantan Selatan sendiri.
Langkah transformasi ini sejalan dengan semangat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk mendorong BPD naik kelas. BPD diharapkan tidak hanya menjadi pengelola kas pemerintah daerah, tetapi juga berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, sekaligus penggerak perekonomian daerah.
Kedekatan dengan pemerintah daerah serta pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal menjadi modal penting bagi Bank Kalsel dalam menjalankan peran tersebut. Namun, seluruh pengembangan bisnis tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Kepercayaan masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan juga menjadi kekuatan utama bagi Bank Kalsel untuk terus berkembang.
Karena itu, Bank Kalsel berkomitmen melakukan pembenahan secara berkelanjutan dan terbuka terhadap kritik, masukan, serta saran konstruktif demi meningkatkan kualitas layanan dan kontribusi bagi Banua.
“Kami melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global. Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Kalsel. Dukungan masyarakat adalah energi kami untuk terus berkembang, berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah, dan menjadi kebanggaan Banua,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Agus Setiawan.
Bank Kalsel pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga, mendukung, dan membesarkan bank milik masyarakat Kalimantan Selatan tersebut agar semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah.
(Adv/Bank Kalsel)
