JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Pemangkasan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen) berpotensi menekan penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.
Kondisi tersebut menuntut Bank Kalsel untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah. Diversifikasi sumber pendanaan, penguatan penghimpunan dana masyarakat, serta ekspansi pembiayaan ke sektor produktif dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis bank milik masyarakat Banua tersebut.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menilai, pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.
Menurutnya, terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.
Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro maupun deposito. Ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang, ruang fiskal daerah semakin terbatas sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan berpotensi ikut tertekan.
“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani, melalui siarna persnya, Senin (9/11/26).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan relatif murah.
Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.
Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang berpotensi memengaruhi permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.
Ahmad Yunani mengingatkan, persoalan tersebut perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.
Karena itu, Bank Kalsel perlu mengevaluasi struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya terhadap dana pemerintah daerah.
Menurutnya, besarnya dampak pengurangan TKD tidak bisa hanya dihitung berdasarkan angka pemangkasan anggaran secara nasional. Diperlukan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.
Ahmad Yunani menilai perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk mempercepat transformasi bisnis. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.
Menurutnya, ada lima strategi yang perlu diperkuat, Pertama, memperluas penghimpunan dana dari masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan agar sumber pendanaan lebih beragam.
Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).
Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.
Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.
Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga melalui digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan bahwa pengurangan TKD harus menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah menjadi salah satu kekuatan utama. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pemerintah pusat berubah.
Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi ukuran utama.
Bank Kalsel dituntut beralih dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, tantangan pengurangan TKD bukan sekadar persoalan likuiditas jangka pendek, melainkan juga ujian terhadap ketahanan model bisnis Bank Kalsel dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.
(Adv/Bank Kalsel)
