JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengusulkan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan struktur kelembagaan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut disampaikan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Administrasi Umum, H.M. Yamani, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Hasanudin, Rabu (4/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Yamani menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menata dan menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif, proporsional, serta selaras dengan perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan daerah, dan ketentuan perundang-undangan.
Ada sejumlah pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi penyusunan Raperda tersebut. Pertama, berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah Tahun 2026, diperlukan penyesuaian kelembagaan agar pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan lebih tepat, terarah, dan sesuai kebutuhan daerah.
Kedua, Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021, perlu disesuaikan dengan perkembangan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, penataan kelembagaan harus memperhatikan kesesuaian nomenklatur, tipe, susunan organisasi, beban kerja, serta kemampuan keuangan daerah. Hal ini penting agar organisasi perangkat daerah terbentuk secara proporsional, tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi, serta mampu menghasilkan kinerja optimal.
Keempat, penyesuaian kelembagaan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang pemerintahan daerah. Dengan demikian, setiap perangkat daerah memiliki kejelasan tugas, tanggung jawab, dan peran dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Yamani juga menyampaikan bahwa rancangan perubahan perda tersebut telah memperoleh persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat. Persetujuan itu tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 000.8.1/02236/ORG/2026 tertanggal 3 November 2026.
Persetujuan diberikan setelah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan identifikasi dan penelaahan. Hasilnya, usulan perubahan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap kelembagaan perangkat daerah semakin kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
(Adv/Mc Tanbu)
