JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penertiban wajib pungut (Wapu) dan pemberian insentif tarif pajak dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Kalimantan Selatan.
Hingga 11 November 2026, realisasi PBBKB telah mencapai lebih dari Rp2,5 triliun atau sekitar 98 persen dari target Rp2,8 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kebijakan insentif tarif yang diterapkan pemerintah daerah berjalan efektif.
“Targetnya Rp2,8 triliun lebih, terealisasi per 11 November 2026 sudah 98 persen atau Rp2,5 triliun lebih,” ujar Subhan, kepada awak media seusai menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, dengan capaian yang hampir menyentuh target tersebut, Bapenda Kalsel optimistis penerimaan PBBKB dapat mencapai 100 persen pada akhir November 2026.
Bahkan, hingga penghujung Desember mendatang, penerimaan sektor pajak tersebut diproyeksikan menembus Rp3 triliun atau melampaui target yang telah ditetapkan.
Subhan mengungkapkan, tingginya realisasi PBBKB juga tidak terlepas dari langkah penertiban dan pengerucutan wajib pajak pemungut atau Wapu.
Dari sebelumnya terdapat 42 Wapu, kini jumlahnya menjadi 11 Wapu setelah dilakukan evaluasi dan penertiban.
“Dari 42 Wapu, tersisa 11 Wapu. Artinya pengerucutan dan penertiban itu efektif dilakukan,” pungkasnya.
Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel, khususnya dari sektor pajak bahan bakar yang menjadi salah satu kontributor utama penerimaan daerah.
(Adv/Ang)
