Pemkab Kotabaru Bidik Peningkatan Nilai SAKIP, OPD Diminta Perkuat Akuntabilitas

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, Selasa (17/11/26). (Foto: Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan percepatan Reformasi Birokrasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Pembinaan tersebut bertujuan memberikan asistensi, pendampingan, dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen sekaligus implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Kotabaru.

Kegiatan dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.

Dalam sambutannya, Anang menegaskan bahwa SAKIP dan Reformasi Birokrasi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, hingga kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, birokrasi harus mampu bekerja secara lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menghasilkan tumpukan dokumen maupun laporan administratif.

Ia kemudian memaparkan capaian evaluasi kinerja Pemkab Kotabaru pada 2025. Indeks Reformasi Birokrasi berhasil meraih predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 76,22. Sementara itu, nilai SAKIP tercatat 64,80 dengan predikat B (Baik).

“Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, nilai SAKIP kita yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” tegasnya.

Anang meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di masing-masing unit kerja.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung pimpinan perangkat daerah dalam memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan target serta indikator kinerja utama daerah.

Selain itu, indikator kinerja harus disusun secara lebih terukur, pelaksanaan program berorientasi pada hasil, serta keterkaitan atau cascading kinerja diperkuat. Hal tersebut harus terhubung mulai dari dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga target kinerja individu aparatur.

Untuk mendorong perbaikan, Anang menyampaikan tiga langkah strategis dalam penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Pertama, memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan memimpin pembahasan capaian kinerja secara berkala. Setiap permasalahan harus memiliki penanggung jawab dan langkah penyelesaian, termasuk pengendalian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan permasalahan nyata melalui fasilitasi perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan. Bapperida dan Bagian Organisasi diharapkan berperan dalam pendampingan, sedangkan Inspektorat memperkuat evaluasi internal serta memberikan rekomendasi substantif sesuai kewenangannya.

Ketiga, membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian peran yang jelas, penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, serta pengelolaan daftar tindak lanjut secara terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., selaku ketua pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Ia berharap pembinaan ini dapat membantu perangkat daerah mengatasi berbagai kendala, khususnya dalam penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran, dan pelaporan.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, serta Tim SAKIP Kabupaten Kotabaru.

Narasumber dari KemenPAN-RB, Ahmad Hasmi, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, bersama Firman Rubiansyah dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, dijadwalkan menyampaikan materi dan arahan secara daring.

Melalui pembinaan ini, Pemkab Kotabaru berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Adv/Eca)