JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI TENGAH – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Athaillah Hasbi, prihatin dengan pemutusan aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) oleh PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai.
Pemutusan itu dikarenakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum membayar tagihan listrik.
“Kami berharap persoalan ini secepatnya dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kabupaten HST, agar pengguna jalan dapat nyaman dan aman dalam berkendara,” ucap Athaillah kepada jurnalkalimantan.com, Sabtu (30/9/2023).
Menurut wakil rakyat asli Barabai ini, PJU merupakan hak pelayanan kepada masyarakat.
“Masyarakat Kan sudah bayar pajak, maka uang pajak tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat,” ucap Politikus Partai Golkar.
Apalagi dikhawatirkan Athaillah, padamnya PJU berpotensi mengganggu kamtibmas yakni peningkatan kejahatan seperti penjambretan dan pencurian.
Sementara itu, menurut info yang diterimanya, pihak PLN menyampaikan, bahwa tagihan yang belum dibayarkan tersebut adalah tagihan di bulan September, dan sudah disampaikan pula ke Pemkab HST.
Pihak PLN pun berjanji akan melakukan penyalaan kembali setelah adanya pembayaran tunggakan tagihan listrik sesuai prosedur yang berlaku.
(YUNN)
