JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, tengah menyiapkan instrumen untuk mengukur kualitas kehidupan sosial masyarakat, melalui penyusunan Indeks Kesalehan Sosial.
Indeks tersebut diharapkan menjadi salah satu dasar evaluasi pembangunan, sekaligus acuan dalam merumuskan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran.
Proses penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 dibahas dalam Ekspose Tengah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tanah Bumbu, di Ruang Rapat Sinergi Bappedalitbang, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung tersebut, melibatkan perangkat daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Forum tersebut membahas rancangan indikator, metodologi, sumber data, serta mekanisme pengukuran yang akan digunakan dalam penyusunan indeks.
M. Untung mengatakan, penyusunan Indeks Kesalehan Sosial menjadi salah satu tahapan strategis dalam mendukung pencapaian indikator tujuan Misi ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029.
“Indeks ini disusun sebagai instrumen untuk memotret kondisi dan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara objektif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik daerah,” ujarnya.
Menurutnya, indeks tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan angka statistik, tetapi juga menjadi alat untuk melihat sejauh mana pembangunan daerah mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, peduli, toleran, serta menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan gotong royong.
“Penyusunan indeks ini bukan sekadar menghasilkan angka statistik. Lebih dari itu, Indeks Kesalehan Sosial diharapkan menjadi alat evaluasi dan dasar perumusan kebijakan,” katanya.
Melalui pengukuran tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai kekuatan, tantangan, dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan sosial.
Hasilnya kemudian dapat menjadi bahan penyusunan program yang lebih tepat sasaran, terutama dalam memperkuat ketahanan sosial, kerukunan, solidaritas, kepedulian terhadap sesama, serta kualitas kehidupan bermasyarakat.
Ekspose tengah juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan indikator, data, dan metode pengukuran yang digunakan memiliki keselarasan, validitas, serta tingkat keterwakilan yang baik.
Pemkab Tanah Bumbu menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan pendapatan masyarakat.
Kemajuan daerah juga harus tercermin dari terbentuknya masyarakat yang berkarakter, hidup rukun, saling menghormati, peduli terhadap sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.
Karena itu, penyusunan Indeks Kesalehan Sosial menjadi bagian dari upaya Pemkab Tanah Bumbu membangun peradaban daerah yang semakin maju, makmur, dan beradab sesuai arah visi RPJMD Tahun 2025–2029.
Dengan perencanaan berbasis data dan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, indeks tersebut diharapkan menjadi referensi penting dalam mengevaluasi pembangunan sosial serta memastikan kemajuan Tanah Bumbu tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik.
Namun juga dirasakan melalui meningkatnya kualitas hubungan sosial, kepedulian, kebersamaan, dan kehidupan masyarakat yang semakin harmonis.
(Adv/Mc Tanbu)
